AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA NAGARI LABUAH GUNUANG

Dewi Sartika, . Nini

Abstract


Penelitian ini merupakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan data primer dan dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan dengan cara observasi dan wawancara dengan sumber-sumber yang valid dan akurat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi  Alokasi Dana Desa (ADD) di Nagari Labuah Gunuang Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.  Hasil penelitian dan pembahasan akuntabilitas dan transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) pada Nagari Labuah Gunuang, peneliti dapat menilai akuntabilitas pengelolaan dana desa yang menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ADD sudah memperlihatkan pengelolaan yang akuntabel, dan berdasarkan dalam laporan pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik juga sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel, namun masih perlu adanya pelatihan dan bimbingan teknis kepada aparatur nagari khususnya bendahara agar bisa menyusun laporan kekayaan milik Nagari. Dari hasil wawancara peneliti menilai sudah ada upaya yang dilakukan oleh aparatur desa dalam mengelola keuangan desa secara transparan, namun  peneliti melihat ada rasa ketakutan dan protek yang luar biasa dari beberapa aparatur nagari ketika peneliti ingin mengakses beberapa data pendukung penelitian lainnya yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian ini lebih mendalam, sehingga peneliti memiliki keterbatasan dalam mendeskripsikan hasil penelitian. Tindakan yang dilakukan oleh aparatur menurut peneliti belum memenuhi salah satu bentuk transparansi yaitu kemudahan mengakses data oleh masyarakat.


Keywords


Alokasi Dana Desa (Add); Akuntabilitas; Transparansi;

Full Text:

PDF

References


Arif, Bahtiar, Muchlis, dan Iskansar. 2002. Akuntanasi Pemerintah. Jakarta: Salemba Empat

Bastian, I. 2007. Sistem Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Edisi Kedua. Cetakan Kedua. Salemba Empat. Jakarta.

________. 2015. Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa. Erlangga: Jakarta.

Ghozali, I. dan Arifin, S. 2001. Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintah. Yogyakarta.

Halim, A. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat: Jakarta.

________. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat: Jakarta.

Hanifah, Indah Suci. dan Praptoyo, Sugeng. 2015. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 4 No. 8.

Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP). Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. IAI: Jakarta.

Ismaya, S. 2006. Kamus Standar Akuntansi. Pusaka Grafika: Jakarta.

Krina, L.L. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Parsipasi. www. Goodgovernance>bapppenas.go.id. Diakses tanggal 28 Februari 2015 (11.45).

Mardiasmo. 2002. Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi: Yogyakarta.

Moleong, L.J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Nordiawan, D. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat: Jakarta.

________. I.S. Putra., dan R. Maulidah. 2010. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat: Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13. 2006. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia: Jakarta.

________. Nomor 37. 2007. Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta.

________. Nomor 66. 2007. Perencanaan Desa. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta.

________. Nomor 35. 2007. Pedoman Umum Tatacara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta.

________. Nomor 113. 2014. Pengelolaan Keuangan Desa. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Jakarta.

Revrisond, Baswir. 2000. Akuntansi Pemerintahan Indonesia. BPFE: Yogyakarta.

Sabarno, H. 2007. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Sinar Grafika. Jakarta.

Sulistyani, A.T. 2011. Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia. Gaya Media: Yogyakarta.

Tanjung, A.H. 2009. Akuntansi Pemerintah Daerah. Alfabeta. Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.

________. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta.

________. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.

________. Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.

Widjaja, A.W. 2003. Otonomi Desa merupakan Otonomi Bulat dan Utuh. Raja Grafindo Persada.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.